Walaupun Hujan Mahasiswa Dan Buruh FSPMI Tak Gentar Tolak Omnibus Law Di DPRD Sumbar

Walaupun Hujan Mahasiswa Dan Buruh FSPMI Tak Gentar Tolak Omnibus Law Di DPRD Sumbar

Padang - Ratusan Masa yang tergabung dari buruh yang menamakan FSPMI dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumbar, Kamis, 5 September 2020. Mereka menolak rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

RUU ini banyak kelemahan dan akan membawa dampak buruk. Menghilangkan hak-hak rakyat jika diberlakukan. Kami menyampaikan tuntutan agar DPRD provinsi sumbar menyampaikan ke DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU Omnibus Law," kata orator aksi septi wanda yang juga ketua DEMA UIN Imam Bonjol Padang. 

Dalam aksi itu, mahasiswa membeberkan beberapa kekhawatiran jika RUU Omnibus Law disahkan. Antara lain, akan menghilangkan aturan mengenai upah minimum, menghilangkan pesangon outsorching,hilangnya cuti untuk buruh melahirkan dan kontrak kerja bebas.

Selain itu RUU omnibus law ini juga menghilangkan cuti melahirkan bagi buruh perempuan dan ditenggarai akan mempermudah tenaga asing untuk masuk keindonesia dan membuat pekerja indonesia semakin kesulitan mencari pekerjaan ditanah air sendiri,tutur korlap aksi "Ikhsan Guciano".

Sementara itu ketua DPW FSPMI  Yudi Kurnia, mengatakan "Secara gamblang kami ingin sumbar memberi penekanan kepada pusat terkait omnibus law karena dari sabang sampai merauke seluruh mahasiswa dan buruh menolak omnibus law dan kami minta DPRD berkomitmen untuk menolak rancangan UU Omnibus law. 

Setelah berjam-jam berorasi didepan gerbang DPRD sumbar perwakilan mahasiswa dan buruh diperbolehkan masuk kedalam gedung DPRD provinsi sumbar untuk berdiskusi dengan perwakilan anggota DPRD yang sudah menunggu perwakilan masa. 

Desrio Putra anggota DPRD provinsi sumbar dari fraksi partai gerindra yang ikut menemui mahasiswa mengatakan "bahwa kami secara pribadi sepakat dengan mahasiswa dan buruh untuk menolak RUU Omnibus law tapi secara lembaga harus dirapatkan bersama pimpinan DPRD provinsi sumbar" tuturnya. 

Dalam diskusi tersebut disepakati untuk diadakan agenda pertemuan antara mahasiswa, buruh dan Pimpinan dan seluruh anggota DPRD provinsi sumbar untuk mengambil keputusan menolak RUU Omnibus law untuk disampaikan Kepada DPR RI untuk tidak disahkan. 

Aksi unjuk rasa berakhir menjelang adzan magrib berkumandang sambil para peserta aksi memungut sampah yang berserakan dijalanan dan masa aksi bubar secara tertip.