Pembangunan Gedung Balai Nikah Senilai 887 Juta di Ranah Pesisir Gunakan Material Ilegal

Pembangunan Gedung Balai Nikah Senilai 887 Juta di Ranah Pesisir Gunakan Material Ilegal

PESSEL-Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan nilai kontrak mencapai Rp887 juta menggunakan material berupa tanah timbunan ilegal lebih kurang sebanyak 300 kubik.

"Material berupa tanah timbunan kami ambil dari masyarakat bukan dari kuari," kata Pimpinan CV Nadin Jaya Utama, Inal dihubungi di Painan, Selasa, (20/10/2020).

Hal tersebut ia lakukan karena pada lelang kegiatan peserta tidak diharuskan melampirkan dokumen kuari pendukung.

Sesuai data yang dikantongi dari sejumlah pejabat di Ranah Pesisir, ternyata tidak ada tambang berizin di kecamatan setempat.

Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dirumuskan dalam pasal 158 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penegasan lain disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Jamalus Yatim ia menyebut bahwa kontraktor yang mengambil (material) dari tambang ilegal sama halnya mengambil barang curian atau bisa disebut penadah.

"Kegiatan ini juga berpotensi merugikan daerah pada sektor raupun perpajakan," ungkapnya.

Proyek ini dilaksanakan dengan nomor surat perjanjian : 1228/KK.03/I-F/KU.002/08/2020, tanggal 6 Agustus 2020 dengan masa pelaksanaan 130 hari kelender. (Adi Kampai)