Gubernur Sumbar Sambut Positif Arahan Mendagri Cegah Korupsi

SUMBAR, - Gubernur Sumbar Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi dan peningkatan Integritas penyelenggara pemerintahan diyakini menjadi solusi penting untuk menekan kasus tindak pidana korupsi, selain peningkatan kesejahteraan.

Hal ini menjadi diantara arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat kerja kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia, yang diikuti Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (24/2/2022) pagi.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Pessel Sepakati Ranperda APBD Tahun 2022 Menjadi Peraturan Daerah

Selain Mendagri, turut hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas. Turut mendampingi gubernur, Kepala Dinas Kominfotik SUmbar Jasman Rizal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Doni Rahmat Samulo, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rosail Akhyari.

Dalam arahannya, Mendagri menyebut, rapat kerja ini dalam rangka menekan atau pencegahan angka kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Banyaknya pejabat publik terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik pada pemerintah jadi menurun.

Baca juga: Syarikat Pedagang dan Pemilik Toko Jalan Minangkabau Datangi DPRD Tolak Bangun Auning

Tiga hal penyebab utama korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah serta budaya. "Karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai bidang, " kata Tito. (**)