Deteksi Dini, Kejari Pasaman Berikan Pendampingan Hukum Dinkes Pasaman

Deteksi Dini, Kejari Pasaman Berikan Pendampingan Hukum Dinkes Pasaman

PASAMAN - Dalam upaya mencegah penyalahgunaan keuangan negara, Kejaksaan Negeri Pasaman berikan pendampingan hukum terhadap pengerjaan fisik proyek infrastruktur penambahan gedung/ruangan baru Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti, dan pembangunan dua unit rumah dinas tenaga kesehatan di kecamatan Simpati tahun 2020 ini.

"Ya benar, tahun ini Dinas Kesehatan Pasaman meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Pasaman melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020," ujar Kajari Pasaman, Fitri Zulfahmi, kepada Indonesiasatu.id di Lubuksikaping, Senin (02/11/2020) kemarin.

Kata Kajari, adapun kegiatan yang bersumber dari DAK 2020 yang diberi pendampingan hukum di Dinas Kesehatan itu adalah, pekerjaan penambahan gedung Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti 1 Paket dengan nilai kontrak sekitar Rp4,1 miliar. Dan pekerjaan pembangunan rumah dinas puskesmas Simpati 1 paket dengan nilai kontrak Rp600 juta rupiah. 

"Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejari Pasaman itu berdasarkan surat Dinas Kesehatan Pasaman nomor : 001/SDK/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020," terangnya. 

Zulfahmi mengakui, adanya pendampingan hukum yang dilakukan Kejari dalam kegiatan DAK 2020 di Dinas Kesehatan itu sebagai salah satu wujud nyata kepedulian jajaran Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah daerah yang sedang membangun infrastruktur fisik untuk penunjang pelayanan kesehatan di daerah tersebut. 

Pendampingan hukum untuk kegiatan DAK 2020 di Dinas Kesehatan Pasaman itu mulai berjalan pada tanggal 29 Juni 2020 lalu.

"Dengan keterlibatan Kejaksaan diharapkan dapat melakukan pencegahan deteksi dini terhadap penyimpangan pekerjaan proyek fisik maupun penggunaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kepentingan publik," kata Zulfahmi lagi.

Menurut Kajari, meskipun Kejari Pasaman telah melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan ini, bukan berarti pekerjaan tersebut dapat dikerjakan sesuka hatinya, oleh pihak pelaksana. 

"Dengan pendampingan serta pengawasan dari seluruh pihak, baik penegak hukum atau masyarakat, kita berharap pekerjaan itu dapat terlaksana sesuai tepat waktu, tidak kurang kualitas, dan kuantitasnya, serta bermanfaat bagi masyarakat nantinya," pintanya.

Ia mengingatkan para kuasa pengguna anggaran pemerintah, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana proyek supaya memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku tentang pelaksanaan pekerjaan proyek fisik infrastruktur tersebut.

"Fasilitas infrastruktur Puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan 2020 harus dikerjakan sesuai perjanjian kontrak kerja," ujarnya.